Wagub DKI Minta Sanksi Lebih Berat Bagi Kafe-Resto Kepala Pelanggar Prokes

Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

Jakarta semrawut

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyoroti tempat jalan nakal yang melanggar aturan protokol kesehatan (prokes) COVID-19. Ia meminta penerapan hukuman lebih berat bagi pelanggar prokes terutama di masa PPKM Mikro ini.

Riza awalnya mengungkapkan cara tempat hiburan mengelabui aparat. Biasanya, mereka tentu menutup gerai pada jam 9 malam sesuai patokan. Tak lama setelah tersebut, mereka kembali membuka restorannya.

“Jadi sungguh kami dapat informasi ada tempat-tempat yang mencoba mengikhtiarkan PPKM Mikro ini bagaimana caranya tutup jam 9, dia tutup dulu tuh, ketika razia-razia nanti berangkat buka lagi jam 12, jam 11, menyiasati abdi, ” kata Riza kepada wartawan yang disiarkan dalam instagramnya, Jumat (26/2/2021).

Melihat tanda itu, Riza menyatakan perlunya penegakan hukum yang bertambah berat bagi oknum-oknum kepala yang mengelabui aparat. Namun, ia tidak merinci bertambah jauh sanksi berat barang apa yang dimaksudnya.

“Bukan mengakui, ada kafetaria yang mencoba menyisasti dengan nakal-nakal begini harus diberi sanksi kalau yang sudah menyiasati sanksinya harus bertambah berat, enggak biasa-biasa lagi sanksinya (yang biasa), ” tegasnya.

“Yang begini nanti kita beri sanksi yang lebih mengandung lagi, berarti punya niat yang tidak baik, ” lanjutnya.

Sebelumnya, Satpol PP Jakarta Barat (Jakbar) menutup permanen RM Cafe, Cengkareng, yang menjadi TKP penembakan Bripka CS. Kasatpol PP Jakbar Tamo Sijabat mengakui ada sejumlah tempat usaha yang menyalahi protokol kesehatan dan lulus pengawasan.

“Sebenarnya kita tiap hari melayani pengawasan, bahkan setiap suangi kami melakukan tindakan. Setiap malam ada tiga restoran/kafe yang kami lakukan tindakan penutupan 1×24 jam. Pada bulan Januari saja, Jakarta Barat sudah melakukan penutupan 131 tempat usaha kafe/restoran dan tempat hiburan, ” ungkap Tamo kepada wartawan di depan RM Cafe, Jumat (26/2/2021).

“Kalau memang ada dengan lolos, kami juga akuin, karena namanya juga pengusaha kafe/restoran ada yang coba-coba, ” tambahnya.

Tamo menuturkan pengawasan pada wilayahnya berpindah-pindah lantaran daerah Jakbar memiliki delapan kecamatan.

“Ya sebab memang kan pengawasan kita kan berpindah-pindah. Ya oleh karena itu kita lakukan umpamanya keadaan ini di Cengkareng, berguna Oktober fokus di Cengkareng. Kemudian, November pindah lagi kecamatan lain, karena Jakarta Barat ini ada 56 kelurahan, 8 kecamatan, ” jelasnya.

Tamo juga mengatakan personel Satpol PP yang siap melayani pengawasan di atas pukul 21. 00 WIB hanya 60 orang. Sementara tersebut, lanjut dia, ada 5. 000 lebih tempat per di wilayah Jakbar.

(dwia/dwia)