PM Malaysia Dikabarkan Minta Yang di-Pertuan Agong Tetapkan Keadaan Darurat

Kuala Lumpur berantakan

Perdana Menteri (PM) Malaysia, Muhyiddin Yassin, menemui Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah pada Jumat (23/10) ini. Dalam pertemuan itu, PM Muhyiddin dikabarkan meminta Sultan Abdullah untuk menetapkan keadaan darurat dalam Malaysia.

Seperti dilansir Reuters , Jumat (23/10/2020), informasi tersebut disampaikan sebab dua sumber yang mengetahui langsung soal pertemuan PM Muhyiddin dengan Sultan Abdullah.

Taat salah satu sumber, masa kritis yang diusulkan akan mencakup penangguhan parlemen, yang dijadwalkan memulai bagian baru pada November mendatang. Ke-2 sumber yang tidak bisa disebut identitasnya karena tidak berwenang cakap ke media itu, tidak membicarakan lebih lanjut alasan PM Muhyiddin mengajukan hal tersebut.

Malaysia diketahui melaporkan peningkatan kasus virus Corona (COVID-19) dalam beberapa waktu terakhir. PM Muhyiddin juga bertemu tantangan kepemimpinan dari pemimpin antitesis, Anwar Ibrahim, yang bulan semrawut mengklaim dirinya memiliki dukungan mayoritas dalam parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

Berdasarkan Konstitusi Malaysia, seorang Raja bisa menetapkan masa darurat jika dia ngerasa yakin bahwa ada ancaman kepada keamanan nasional, perekonomian atau kesopanan umum. Malaysia terakhir kali menetapkan keadaan darurat nasional pada tarikh 1969 setelah terjadi kerusuhan sipil dan bentrokan ras.

Laporan terbaru kantor berita Malaysia, Bernama , menyuarakan kendaraan yang membawa PM Muhyiddin terlihat memasuki Istana Kuantan untuk melakukan audiensi dengan Sultan Abdullah. Kendaraan yang membawa Komandan Rombongan Pertahanan, Jenderal Tan Sri Affendi Buang, juga dilaporkan hadir ke Istana Kuantan.

Personel kepolisian setempat dan wartawan telah menunggu di gerbang istana semenjak Jumat (23/10) siang waktu setempat, setelah beredar laporan yang menyebut PM Muhyiddin diperbolehkan melakukan audiensi dengan Sultan Abdullah. Sebelum menentang Istana Kuantan, PM Muhyiddin diketahui menggelar rapat kabinet di Putrajaya untuk membahas isu terkini & urusan pemerintahan.

(nvc/ita)