PBB: UU Keamanan Nasional Bahayakan Kebebasan Hong Kong

Hong Kong

Undang-undang Keamanan Nasional China untuk Hong Kong dinilai bisa menerbitkan risiko serius bagi kebebasan provinsi tersebut. Pakar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menilai UU ini melanggar kesibukan hukum internasional.

Kaya dilansir AFP , Jumat (4/9/2020), otoritas China bertemu rentetan kritik atas UU yang diberlakukan pada akhir Juni setelah protes pro-demokrasi mengguncang Hong Kong tahun lalu.

UU tersebut, yang mengkriminalisasi upaya pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, menjatuhkan hukuman seumur hidup maksimum dan telah mengintimidasi banyak pengunjuk rasa buat diam.

Dalam sebuah tulisan yang dipublikasikan Jumat (4/9), para penasihat PBB memperingatkan bahwa bagian dari undang-undang tersebut “tampaknya mengkriminalkan kebebasan berekspresi atau segala bentuk kritik” terhadap China.

“Undang-undang Keamanan Nasional… menimbulkan efek serius bahwa kebebasan fundamental & perlindungan proses yang semestinya sanggup dilanggar, ” kata pelapor khusus PBB untuk hak asasi pribadi (HAM) dalam suratnya.

Surat itu memperingatkan bahwa peraturan tersebut mungkin “melanggar hak kemandirian berpendapat, berekspresi, dan berkumpul dengan damai. ”

Para-para pelapor PBB mendesak China buat “mempertimbangkan kembali” undang-undang tersebut & agar peninjau independen sepenuhnya ditunjuk untuk memastikan undang-undang memenuhi kegiatan HAM China.