Korban Banjir Jakarta 2021 Tuntut Ganti Rugi, Ini Introduksi Wagub DKI

Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

Jakarta

Korban banjir Jakarta 2021 menuntut penukar rugi kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp dua miliar. Menanggapi hal itu, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mencari solusi terbaik.

“Menuntut substitusi rugi itu hak masyarakat, nanti kami pelajari, kami diskusikan, kami cari solusi terbaik. Hak warga menggugat boleh, kami juga memiliki hak dan kewenangan mengabulkan tugas dan membela muncul, ” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Daksina, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Riza mempersilakan warga menyampaikan keberatannya kepada kinerja Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Pemprov DKI pada menangani banjir sudah serasi dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Terkait gugatan warga itu hak warga sebagai warga negara di manapun, termasuk warga Jakarta. Kalau ada keberatan, silakan disampaikan. Prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta selalu berfungsi sesuai dengan RPJMD, sebati dengan rencana kerja, bertemu dengan regulasi ketentuan yang ada, disesuaikan dengan kepandaian anggaran yang kami punya, ” jelasnya.

Politikus Gerindra ini mengatakan Pemprov DKI Jakarta mendalam dalam menangani banjir. Bahkan, sebutnya, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan untuk penanggulangan banjir sebesar 20% dari honorarium modal setiap tahunnya.

“Terkait banjir, kami ini anggarannya kurang lebih sampe 20% dari belanja modal. Jadi besar perhatian kami terhadap banjir. Siap harus diperhatikan, tiap tahun tidak pernah kurang sebab Rp 2 Triliun, Rp 2-3 Triliun. Itu artinya lebih dari 20% biaya modal yang nilainya 9-10 Triliun, ” ucapnya.

Sebelumnya, Tim kuasa hukum korban banjir DKI Jakarta menyambangi Balai Tanah air untuk mengajukan keberatan tempat penanganan banjir 2021 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Mereka menuntut ganti habis akibat banjir yang ditaksir mencapai Rp 2 Miliar.

“Minta ganti rugi. Tapi di sungguh itu RPJMD harus dijalankan supaya tidak terulang normalisasi sungai harus dilaksanakan. RPJMD itu adalah perintah dasar ya, yang untuk besar daerah untuk dilaksanakan, ” kata Juru Bicara Awak Advokasi Solidaritas Untuk Target Banjir Sugeng Teguh Santoso, Jumat (5/3).

Sugeng mewakili 7 karakter korban banjir pada Februari 2021 yang berdomisili di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Ia memandang warga mengalami kerugian materil pasal penanganan banjir tidaklah optimal.

“Ini pada setiap warga berbeda. Yang menyesatkan besar itu ibu Jeni ada dua mobil dengan terendam. Kerugiannya dua mobil saja Rp 500 juta kemudian kerusakan motor (ada yang) Rp 7 juta, R0 20 juta, furniture, perangkat. Kalau dijumlahkan berapa nih lebih dari Rp 2 Miliar, ” paparnya.

Sugeng memberikan tenggat waktu selama 10 hari untuk Pemprov DKI Jakarta merespon keberatannya. Situasi ini, sebutnya, mengacu pasal 7 ayat 2 UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Andaikata tak menerima hasil molek, pihaknya akan mengambil sikap selanjutnya menggugat ke PTUN.

(man/man)