Jokowi Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras, Jazilul: Alhamdulillah

Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

Jakarta

Kepala Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut lampiran soal izin investasi industri minuman tulang (miras) yang termuat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengapresiasi keputusan Jokowi tersebut.

“Alhamdulillah, saya bersyukur Pak Presiden Jokowi mendengar dan meluluskan suara ulama dan pengikut. Keputusan yang diambil Pemimpin ini berdasar kesadaran yang tinggi akan nasib tingkatan dan masa depan Nusantara, ” ujar Jazilul dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3/2021).

Terkait peristiwa ini, ia pun mengimbau agar ke depan negeri lebih jeli serta memperhatikan aspirasi masyarakat, terutama di dalam menyusun kebijakan-kebijakan.

“Pemerintah harus jeli dalam membuat aturan karena bukan tidak mungkin dalam kebijakan-kebijakan tertentu, ada sisipan-sisipan atau ‘titipan’ dari pihak-pihak tertentu. Karena itu, para pembantu Presiden juga harus lebih memperhatikan hal semacam itu. Karena dengan kesibukan Pemimpin yang memang sangat penuh, mungkin tidak semua rencana peraturan bisa terpantau dengan baik. Itulah tugas orang-orang yang berada di sekitar Presiden untuk memelotinya dengan detail. Jangan sampai malah menjerumuskan Presiden, ” jelasnya.

Lebih lanjut, Jazilul juga mengapresiasi kelompok atas perhatiannya terhadap kecendekiaan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan, pada era keterbukaan seperti saat ini, partisipasi masyarakat sangat istimewa dalam mengawal setiap kebijakan.

“Publik dasar harus tetap kritis kepada kebijakan-kebijakan yang diambil sebab Pemerintah, termasuk juga sebab DPR, ” katanya.

Diketahui, Jokowi telah mencabut lampiran Perpres dengan mengatur pembukaan investasi anyar industri miras yang menyimpan alkohol, seusai menerima petunjuk dari para ulama serta tokoh agama. Adapun Perpres Nomor 10 Tahun 2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal tersebut ditetapkan di 2 Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada agenda yang sama oleh Gajah Hukum dan Hak Dasar Manusia Yasonna Laoly.

(akn/ega)