Bayaran II Minta Kemendagri Evaluasi Penonaktifan 5. 000 RT/RW di Makassar

Jackpot hari ini Result HK 2020 – 2021.

Jakarta semrawut Wali Kota Makassar Danny Pomanto menonaktifkan sekitar 5. 000 pengurus RT/RW dengan ada di Kota Makassar. Komisi II DPR RI menilai hal ini dapat berpotensi menabrak aturan.

“Ini aneh, tidak hadir akal dan berpotensi menabrak aturan. Saya khawatir keributan yang muncul atas penonaktifan ribuan RT/RW ini mampu mengganggu pelaksanaan program pemerintah, terutama program pengendalian COVID-19, ” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim saat dihubungi, Kamis (8/4/2021).

Luqman menyebut, penonaktifan terhadap banyaknya RT/RW ini tidak dibenarkan. Terlebih menurutnya jika hanya satu atau dua RT/RW yang melakukan kesalahan.

“Jika pun ada satu atau dua pemimpin RT/RW yang melakukan kecacatan, tentu tidak benar bila semua RT/RW yang lain dinonaktifkan. Lha yang lupa satu atau dua, kenapa yang dihukum malah segenap, ” kata Luqman.

Luqman mengatakan Kepala Daerah memiliki kewajiban buat menciptakan situasi kondusif baik di masyarakat maupun pada jajaran tingkat RT/RW. Jadi menurutnya, Kepala Daerah perlu menghindari pembuatan kebijakan dengan memicu kontroversi.

“Salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menciptakan situasi damai dan kondusif dalam daerahnya. Baik di tengah-tengan masyarakat maupun pada rentetan pemerintahan, termasuk perangkat bujang masyarakat pengurus RT dan RW, ” kata Luqman.

“Karena itu, sebaiknya Kepala Daerah menghindari pembuatan kebijakan yang mendatangkan kontroversi dan kegaduhan di tengah masyarakat. Keinginan Kepala Daerah untuk menciptakan kedudukan aparatur pemerintah guna menanggung penuh program yang dicanangkan, tetap harus dalam koridor aturan perundang-undangan. Sebagai pupus pimpinan tertinggi di kawasan, Kepala Daerah harus bisa menjadi contoh, bahwa apapun kebijakan yang di keluarkan, haruslah sesuai dengan norma-norma aturan yang berlaku, ” sambungnya.

Tempat meminta Kemendagri dan Gubernur Sulawesi Selatan untuk menangani permasalahan ini. Menurutnya, kalau terjadi pelanggaran aturan terpaut penonaktifan maka perlu adanya pembinaan maupun sanksi yang diberikan.

“Saya minta Kementerian Dalam Kampung bersama Gubernur Sulawesi Selatan memberikan perhatian, pendalaman dan evaluasi pada masalah dengan terjadi di Makassar tersebut. Jika terjadi pelanggaran aturan yang dilakukan Kepala Wilayah dalam penonaktifan RT/RW ini, berikan pembinaan yang lulus, dan jika terpaksa dapat juga dikenakan sanksi kasar sesuai dengan norma norma yang berlaku, ” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan mengevaluasi sekitar 5. 000 pengurus RT/RW yang ada di Kota Makassar. Dia menyebut evaluasi ini dengan istilah resetting, sebab ada pengurus RT/RW yang tidak menjalankan kalender ‘Makassar Recovery’.

“Jadi bukan penonaktifan akan tetapi resetting, di-hold dulu seluruh, dimatikan dulu semua, perdana evaluasi, mereka juga mau dievaluasi, baru kita naikkan dengan perjanjian visi-misi segar tentang banyak perubahan RT/RW yang harus dia lakukan, ” kata Danny pada wartawan, Kamis (8/4/2021).

Agenda resetting tersebut, kata Danny, harus dikerjakan mengingat pihaknya tengah mengarahkan program Makassar Recovery untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19, perpajakan digital berbasis kelurahan. Namun Danny menyebut tersedia beberapa pengurus RT/RW yang dianggapnya hendak mensabotase program ini.

“Supaya jangan ada politik, biar yang kena virus pandemi kita vaksinasi, kita vaksinasi yang kena virus pato-toai (mengejek). Ada orang dengan mau mensabotase Makassar Recovery. Tidak semua memang. Mumpung ada sebab itu, kita resetting barang-barang ini, ” terangnya. (dwia/mae)